Bola.net - Keputusan Ketua Komisi Disiplin (Komdis) PSSI, Hinca Panjaitan, yang mendiskualifikasi PSS Sleman dan PSIS Semarang dari babak delapan besar Divisi Utama musim ini, menuai banyak pendapat beragam. Mulai dari pendapat yang pro, maupun yang kontra, terus bergulir.
Namun dalam pandangan Ketua Asprov PSSI DKI Jakarta, Gusti Randa, hal tersebut justru tergesa-gesa hingga menimbulkan asumsi kurang bijaksana. Sebelum memberikan keputusan, diharapkan Gusti Randa, setidaknya Komdis PSSI harus melihat seluruh aspek yang terlibat.
"Kejanggalan pertandingan tersebut, tidak hanya menyorot keterlibatan kedua tim dan wasit. Namun, beberapa pihak lain yang terlibat juga harus dimintai keterangan terlebih dulu sebelum memberikan keputusan. Salah satunya inspektur pertandingan (IP)," katanya.
"Tentu, lucu bila tidak dilibatkan IP dalam pencarian fakta kebenaran. Tidak hanya klub dan wasit yang ditanyai, tetapi juga PT Liga sebagai operator kompetisi," tambahnya.
Poin kedua, dasar hukum dalam memberikan sanksi juga harus sesuai. Maksudnya yakni, kejadian tersebut seperti sidang seorang pencuri yang menggunakan pasal perampokan. Hasil hukumnya, terlalu besar sehingga tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada.
"Komdis juga harus menjelaskan kepada publik dasar hukum yang dipakai. Kalau dasarnya kode disiplin, itu yang tahun berapa. Apakah kode disiplin itu sudah disahkan dalam dalam kongres atau belum. Jangan justru keputusan itu membuat tanda tanya bagi semua pihak," tuntasnya. (esa/mri)
Namun dalam pandangan Ketua Asprov PSSI DKI Jakarta, Gusti Randa, hal tersebut justru tergesa-gesa hingga menimbulkan asumsi kurang bijaksana. Sebelum memberikan keputusan, diharapkan Gusti Randa, setidaknya Komdis PSSI harus melihat seluruh aspek yang terlibat.
"Kejanggalan pertandingan tersebut, tidak hanya menyorot keterlibatan kedua tim dan wasit. Namun, beberapa pihak lain yang terlibat juga harus dimintai keterangan terlebih dulu sebelum memberikan keputusan. Salah satunya inspektur pertandingan (IP)," katanya.
"Tentu, lucu bila tidak dilibatkan IP dalam pencarian fakta kebenaran. Tidak hanya klub dan wasit yang ditanyai, tetapi juga PT Liga sebagai operator kompetisi," tambahnya.
Poin kedua, dasar hukum dalam memberikan sanksi juga harus sesuai. Maksudnya yakni, kejadian tersebut seperti sidang seorang pencuri yang menggunakan pasal perampokan. Hasil hukumnya, terlalu besar sehingga tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada.
"Komdis juga harus menjelaskan kepada publik dasar hukum yang dipakai. Kalau dasarnya kode disiplin, itu yang tahun berapa. Apakah kode disiplin itu sudah disahkan dalam dalam kongres atau belum. Jangan justru keputusan itu membuat tanda tanya bagi semua pihak," tuntasnya. (esa/mri)
TAG TERKAIT
BERITA TERKAIT
-
'Sanksi Komdis Jangan Terbatas Pada Pemain'
Bola Indonesia 1 November 2014, 20:52
-
Diskualifikasi PSS-PSIS, Andi Darussalam Sesalkan Putusan Komdis PSSI
Bola Indonesia 1 November 2014, 08:42 -
Peran Komdis PSSI Dinilai Melebihi MK
Bola Indonesia 1 November 2014, 08:35 -
Diskualifikasi PSS-PSIS, Komdis PSSI Dinilai Tak Bijaksana
Bola Indonesia 1 November 2014, 08:15 -
PSIS dan PSS Dinilai Tak Perlu Takuti Borneo FC
Bola Indonesia 31 Oktober 2014, 16:17
LATEST UPDATE
-
Bruno Fernandes Gak Kemana-mana! Tetap di MU Musim Depan!
Liga Inggris 26 Mei 2026, 22:07 -
Belum Menyerah, Barcelona Nego MU Sekali Lagi untuk Marcus Rashford
Liga Spanyol 26 Mei 2026, 21:56 -
Breaking News! Persija Resmi Berpisah dengan Mauricio Souza
Bola Indonesia 26 Mei 2026, 21:10 -
Prediksi Crystal Palace vs Rayo 28 Mei 2026
Liga Eropa UEFA 26 Mei 2026, 20:25
LATEST EDITORIAL
-
Ke Mana Pep Guardiola Setelah Man City? Ini 7 Kandidat Tujuannya
Editorial 20 Mei 2026, 16:16 -
Daftar Manajer Termuda Juara Premier League, Mikel Arteta Masuk
Editorial 20 Mei 2026, 14:19 -
5 Destinasi Potensial Dani Carvajal Setelah Tinggalkan Real Madrid
Editorial 19 Mei 2026, 10:00
Follow
KOMENTAR