Nurdin Halid Disinyalir Lakukan Pencucian Uang

Bola.net - Ketua Komite Audit Internal Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Asril Oemry, menyebutkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan di organisasi sepak bola Indonesia era kepemimpinan Nurdin Halid.

Dikatakan Oemry, jika ditemukan ada penyelewengan, maka semuanya akan diserahkan kepada pihak yang berwajib. Nurdin Halid disinyalir tidak transparan soal aliran uang. Itu tercermin, dikatakan Oemry, tidak adanya keterbukaan terkait dana yang didapat PSSI dari pemerintah, sponsor, maupun penggunaannya.

“Laporan dari D'Lioyd (jasa lembaga akuntan publik bertaraf internasional) yang pernah digunakan PSSI era Djohar Arifin Husin, langsung kami tindak lanjuti. Pasalnya, di era Djohar Arifin Husin, kami ingin memperbaiki semuanya,” terangnya kepada Bola.net di kantor PSSI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/5).

“Kami menduga adanya pencucian uang saat PSSI diurusi Nurdin Halid. Motifnya, ada oknum (bukan lembaga) mengirimkan uang ke PSSI dengan tujuan membantu biaya kepelatihan di luar negeri, namun tidak ada uangnya. Lalu, PSSI mengembalikan uang ke oknum tersebut. Itu terjadi di tahun 2009 sampai 2011,” paparnya

Oemry menyebutkan, jumlah uang yang dikirim oknum tersebut lebih dari Rp20 miliar. Karena itu, pihaknya akan terus mengusut dugaan tersebut dengan bantuan pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kami tidak hanya mengaudit keuangan kepengurusan PSSI era Nurdin Halid, namun PT Liga Indonesia,” tukasnya.

Kerja sama antara BPKP dan PSSI, merupakan kelanjutan proses yang pernah terjalin beberapa waktu lalu. Selain mengaudit keuangan kepengurusan PSSI, BPKP akan memproses saham PSSI di PT Liga Indonesia yang mencapai 99 persen.

“PSSI masih sah sebagai pemilik 99 persen saham. Jadi tidak benar jika ada pihak yang mengaku saham sudah berpindah tangan ke PT Liga Indonesia atau PSSI hanya menguasai 1 persennya dan 99 persennya adalah milik klub,” ungkap Deputi Sekretaris Jenderal PSSI Bidang Kompetisi, Saleh Ismail Mukadar.

“Bahkan, kami punya bukti-bukti hukum yang ada. Karena itu, kami merasa berhak untuk melakukan audit,” sambung anggota Komite Audit PSSI, Klemi Soebijanto.  (esa/dzi)