Bola.net - Bergulirnya kompetisi Indonesia Super League (ISL) musim 2015, mendapatkan dukungan dari DPR RI. Wakil Ketua DPR-RI, Fahri Hamzah, meminta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan PT Liga Indonesia (PT LI) pantang surut menggelar kompetisi tersebut.
Hal tersebut, dikatakan Fahri dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PSSI, PT LI dan perwakilan 18 klub ISL di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/2). Fahri duduk sebagai pimpinan DPR RI karena sedang piket dalam masa reses DPR RI.
Dipaparkan Fahri, bahwa izin penyelenggaraan pertandingan ISL musim 2015 dari Kepolisian tidak tergantung dari ada atau tidaknya rekomendasi dari Kemenpora. Sehingga, Kemenpora tidak berhak melarang atau menghimbau kepolisian agar tidak mengeluarkan izin.
"Hanya kepolisian yang memberi izin dan itu dengan mempertimbangkan keamanan. Kalau klub bangkrut dan tidak bayar pajak, kemudian polisi tidak memberikan izin, urusannya apaan. Begitu juga dengan pajak," terang Fahri Hamzah didampingi Ketua Komisi X DPR RI, Teuku Riefky Harsya.
"Saya mencoba mencari jawaban dan mengetahui PP Menteri tentang BOPI. Ada kesalahan konsep. Negara juga tidak mengerti regulasi sektor hiburan. Pasar itu memiliki mekanisme, ada hukum pasar. Bukan melarang bisnis, kecuali ada komplain publik," tukasnya.
"Kalau saya, tidak ada urusan dan langsung meminta ke kepolisian. Mekanisme private dan atas nama kepastian hukum, tidak boleh dijadwalkan orang lain kecuali melanggar UU," pungkasnya. (esa/dzi)
Hal tersebut, dikatakan Fahri dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PSSI, PT LI dan perwakilan 18 klub ISL di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/2). Fahri duduk sebagai pimpinan DPR RI karena sedang piket dalam masa reses DPR RI.
Dipaparkan Fahri, bahwa izin penyelenggaraan pertandingan ISL musim 2015 dari Kepolisian tidak tergantung dari ada atau tidaknya rekomendasi dari Kemenpora. Sehingga, Kemenpora tidak berhak melarang atau menghimbau kepolisian agar tidak mengeluarkan izin.
"Hanya kepolisian yang memberi izin dan itu dengan mempertimbangkan keamanan. Kalau klub bangkrut dan tidak bayar pajak, kemudian polisi tidak memberikan izin, urusannya apaan. Begitu juga dengan pajak," terang Fahri Hamzah didampingi Ketua Komisi X DPR RI, Teuku Riefky Harsya.
"Saya mencoba mencari jawaban dan mengetahui PP Menteri tentang BOPI. Ada kesalahan konsep. Negara juga tidak mengerti regulasi sektor hiburan. Pasar itu memiliki mekanisme, ada hukum pasar. Bukan melarang bisnis, kecuali ada komplain publik," tukasnya.
"Kalau saya, tidak ada urusan dan langsung meminta ke kepolisian. Mekanisme private dan atas nama kepastian hukum, tidak boleh dijadwalkan orang lain kecuali melanggar UU," pungkasnya. (esa/dzi)
TAG TERKAIT
BERITA TERKAIT
-
Bola Indonesia 23 Februari 2015, 21:47
-
Keluarkan Izin ISL, BOPI Tolak Disebut Dapat Tekanan Dari DPR RI
Bola Indonesia 23 Februari 2015, 21:41 -
BOPI dan Kemenpora Restui PT LI Jalankan ISL 4 April
Bola Indonesia 23 Februari 2015, 21:37 -
Hargianto Ditangani Dokter Timnas
Bola Indonesia 23 Februari 2015, 21:35 -
PT LI Janji Penuhi Permintaan BOPI
Bola Indonesia 23 Februari 2015, 20:41
LATEST UPDATE
-
Link Streaming Piala Dunia 2026: Swiss vs Kolombia
Piala Dunia 7 Juli 2026, 23:34 -
Luis Diaz, Pilar Mimpi Besar Kolombia
Piala Dunia 7 Juli 2026, 23:00 -
Charles De Ketelaere Menikmati Momen Terbaik dalam Kariernya
Piala Dunia 7 Juli 2026, 22:00 -
Tempat Menonton Siaran Piala Dunia 2026: Argentina vs Mesir
Piala Dunia 7 Juli 2026, 21:31 -
Swiss vs Kolombia: 1 Tiket, 2 Ambisi Besar
Piala Dunia 7 Juli 2026, 20:09 -
3 Tuan Rumah Piala Dunia 2026 Tersingkir Bersamaan di Babak 16 Besar
Piala Dunia 7 Juli 2026, 19:43 -
Nazriel Alfaro Bidik Kesempatan Emas di Piala Presiden 2026
Bola Indonesia 7 Juli 2026, 19:40
LATEST EDITORIAL
-
6 Alternatif Enzo Fernandez untuk Real Madrid
Editorial 3 Juli 2026, 14:19 -
Makin Panas! 5 Opsi Klub Baru Julian Alvarez, Barcelona Jadi Tujuan Impian
Editorial 24 Juni 2026, 15:34 -
6 Kemenangan Terbesar dalam Sejarah Piala Dunia
Editorial 15 Juni 2026, 16:55
Follow
KOMENTAR