La Nyalla Belum Sepenuhnya Satu Visi dengan Imam Nahrawi

- Tak hanya Kongres Luar Biasa (KLB) yang menjadi syarat pemerintah agar bersedia bergabung dengan Komite Ad-hoc. Beberapa syarat lainnya juga diberikan Menpora Imam Nahrawi usai bertemu Ketua Komite Ad-Hoc, Agum Gumelar di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Rabu (10/2).

Salah satu di antaranya yaitu pengurus PSSI tidak boleh dari partai politik. Ketum PSSI, La Nyalla Mahmud Mattalitti langsung mengeluarkan pernyataan keras terkait syarat tersebut.

"Apakah orang yang kebetulan aktif di partai tidak boleh membina olahraga? Apakah di cabang olahraga lain tidak ada pengurus yang juga aktif di partai?," ujar La Nyalla, melalui siaran pers PSSI yang diterima Bola.net, Kamis (11/2).

"Apakah di badan-badan yang dibentuk kemenpora seperti BOPI dan BSANK tidak ada orang yang aktif di partai? Coba dibaca lagi apa ada aturan seperti itu. Kalau saya jelas bukan pengurus partai."

Namun, La Nyalla setuju dengan syarat lain yang diajukan Menpora. Yakni perbaikan tata kelola sepakbola dan upaya meminimalisir perilaku buruk di sepakbola, seperti match fixing.

“Saya seribu persen mendukung perbaikan sepakbola. Bahkan saya selalu katakan, saya di garda depan untuk memberantas match fixing dan perilaku buruk di sepakbola. Saya selalu minta badan yudisial PSSI tidak segan menghukum berat pelaku yang terbukti salah,” ungkapnya. [initial]

 (fit/asa)

Reaksi Exco PSSI Usai FIFA Sanksi Malaysia: Tidak Mudah Melakukan Naturalisasi

PSSI Ungkap Jadwal Keberangkatan Timnas Indonesia ke Arab Saudi untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026