Sibuk Sepak Bola, Bakrie Dinilai Abaikan Lumpur Sidoarjo

Bola.net - Aksi pembelian beberapa klub di luar negeri yang dilakukan oleh Bakrie Group, antara lain Brisbane Roar (Liga Australia) dan Visse (Divisi II Belgia) mendapat kecaman keras dari Deputi Sekjen Bidang Kompetisi PSSI, Saleh Ismail Mukadar.

Menurut pria yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Surabaya tersebut, langkah pembelian klub-klub yang menghabiskan dana mencapai miliaran rupiah, sangatlah tidak etis. Pasalnya, pada saat yang sama perusahaan milik taipan Aburizal Bakrie tengah dituntut pertanggungjawabannya untuk menanggulangi para korban semburan lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang terjadi sejak 9 September 2006.

“Kalau untuk membeli klub di luar negeri yang menghabiskan dana miliaran rupiah, duitnya ada. Tapi, kalau untuk mengganti kerugian para korban yang telah kehilangan rumah dan mata pencaharian mengaku tak punya uang. Itu namanya tidak jujur,” kata Saleh kepada Bola.net, usai berziarah ke makam pendiri PSSI Soeratin di Bandung, Rabu (18/4).

Saleh juga heran bukankah tiap bulan mereka juga harus mendanai beberapa klub lokal. Belum lagi mendanai breakaway league, indonesia Super League (ISL).

"Untuk bola bisa tapi untuk membantu masyarakat yang terkena lumpur lapindo tidak ada uang," tandasnya.

Terkait permohonan pinjaman dana ganti rugi korban lumpur Lapindo yang diajukan oleh PT Lapindo Brantas Inc (salah satu anak perusahaan Bakrie Group) ke pemerintah baru-baru ini, Saleh menghimbau agar pemerintah jangan mau didikte oleh perusahaan tersebut.

“Boleh-boleh saja pemerintah membantu dan memberikan pinjaman dana yang diajukan oleh PT Lapindo Brantas Inc. Akan tetapi, pemerintah jangan mau didikte. Pemerintah harus memaksakan klausul bersedia memberikan pinjaman dengan catatan kekayaan perusahaan tersebut harus disita dan menjadi milik pemerintah,” tegasnya.

Pria yang dikenal paling vokal dalam mengkritisi kepemimpinan Ketua Umum PSSI yang lama, Nurdin Halid tersebut juga menegaskan apapun opsi penyelesaian penggantian kerugian korban lumpur Lapindo. Yang pasti pemerintah harus memaksa PT Lapindo Brantas Inc untuk segera bertanggungjawab pada para korban yang telah menderita sekian lama.

“PT Lapindo Brantas Inc sejak awal terjadinya semburan lumpur ini lebih sering mengingkari perjanjian-perjanjian yang telah disepakati bersama dengan korban. Untuk itu saya berharap, pemerintah bisa bersikap lebih tegas lagi. Pemerintah harus paksa PT Lapindo Brantas Inc segera bertanggungjawab pada para korban,” pungkasnya. (esa/dzi)