Kemenpora Sambut Baik Surat Balasan FIFA

- Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengapresiasi balasan surat dari FIFA. Dalam suratnya, federasi sepakbola di dunia itu tidak menyebut Kemenpora telah melakukan intervensi.

Dalam surat resmi tertanggal 14 Oktober 2016, yang ditujukan pada Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Gatot S Dewa Broto, FIFA memberitahukan bahwa Executive Committee (Exco) PSSI telah memutuskan untuk menunda waktu pelaksanaan Kongres Pemilihan. Kongres yang semula dijadwalkan pada 17 Oktober, dirubah menjadi 10 November di Jakarta

FIFA, dalam surat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal mereka, Fatma Samoura ini juga mengaku paham dan bisa menoleransi alasan Exco PSSI dalam menunda kongres. Mereka beralasan pemindahan lokasi dari Makassar ke Jakarta akan mempengaruhi urusan logistik dan persiapan lain.

Namun demikian, FIFA mengingatkan, bahwa tidak akan boleh lagi ada penundaan waktu karena tanggal 10 November 2016 tersebut adalah paling lambat untuk pelaksanaan Kongres PSSI. Pada bagian akhir dalam suratnya, FIFA juga menegaskan telah merestui para kandidat yang bakal bertarung memperebutkan kursi Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Exco PSSI.

"Sejak semula saat Kemenpora pada tanggal 9 September  2016 menerbitkan rekomendasi Kongres PSSI yang menunjuk Yogyakarta untuk kongres, Kemenpora merasa yakin itu bukan bentuk intervensi pemerintah. Itu hanya sebagai tanggung-jawab pemerintah agar PSSI bersama-sama pemerintah menata kembali PSSI dari kota dimana PSSI pernah lahir," ujar Gatot S Dewa Broto melalui rilis yang diterima oleh , Sabtu (15/10).

"Demikian pula ketika pada tanggal 12 Oktober 2016 Menpora bersama Plt Ketua Umum PSSI, Sekjen PSSI dan Ketua Kehormatan PSSI bersepakat agar rekomendasi Menpora akhirnya direncanakan untuk Jakarta atas dasar kepentingan yang lebih besar dari pada memperdebatkan antara Makassar dan Yogyakarta, maka Kemenpora pun juga merasa yakin bahwa itu bukan bentuk intervensi," tambahnya.

"Keyakinan ini terbukti pada saat surat FIFA tertanggal 14 Oktober 2016 tersebut diterima, karena FIFA tidak menegur pemerintah, sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk menjaga hubungan baik dengan FIFA," tutupnya. (fit/dzi)