Bola.net - Djohar Arifin mengingatkan pengurus KONI Sulteng untuk mengirim atlet sepakbola PON XVIII Riau yang merupakan binaan PSSI resmi.
"PSSI resmi yang diakui sah oleh pemerintah hanya satu, yakni kepengurusan PSSI hasil Kongres Palangka Raya, dengan Ketum terpilih Djohar Arifin," ujar Djohar, Rabu (08/8).
Apa yang diungkapkan oleh Djohar tersebut menjawab pertanyaan wartawan soal kepengurusan PSSI Sultra yang ganda. Kepengurusan PSSI Sultra yang satu dipimpin Sabaruddin Labamba, dengan kepengurusan PSSI versi Djohar diketuai dr. Hery Faisal.
"Saya ingatkan KONI Sultra jangan mengirim pesepakbola hasil binaan dari PSSI ilegal. Hal itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari," tegasnya.
Ditambahkannya, persoalan yang akan timbul adalah pertanggungjawaban dana yang digunakan dalam memberangkatkan para atlet tersebut. Dana itu, kata dia, bersumber dari APBD yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan kepada negara.
"Kalau dana itu digunakan oleh PSSI yang tidak diakui oleh pemerintah, jelas itu akan bermasalah sebab uang negara hanya bisa digunakan lembaga yang diakui sah oleh pemerintah," katanya.
Menurut Djohar, PSSI di daerah yang memiliki kepengurusan ganda, bukan hanya Sultra, melainkan juga Sumut dan Jabar. Bahkan di Jabar, tim sepakbola yang menangani atlet yang akan dikirim ke PON XVIII Riau juga ganda.
"Kepada Pengurus KONI di dua daerah tersebut, juga kami ingatkan agar mengirim atlet dari binaan PSSI resmi yang diakui sah oleh pemerintah," tandas Djohar. (ant/end)
"PSSI resmi yang diakui sah oleh pemerintah hanya satu, yakni kepengurusan PSSI hasil Kongres Palangka Raya, dengan Ketum terpilih Djohar Arifin," ujar Djohar, Rabu (08/8).
Apa yang diungkapkan oleh Djohar tersebut menjawab pertanyaan wartawan soal kepengurusan PSSI Sultra yang ganda. Kepengurusan PSSI Sultra yang satu dipimpin Sabaruddin Labamba, dengan kepengurusan PSSI versi Djohar diketuai dr. Hery Faisal.
"Saya ingatkan KONI Sultra jangan mengirim pesepakbola hasil binaan dari PSSI ilegal. Hal itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari," tegasnya.
Ditambahkannya, persoalan yang akan timbul adalah pertanggungjawaban dana yang digunakan dalam memberangkatkan para atlet tersebut. Dana itu, kata dia, bersumber dari APBD yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan kepada negara.
"Kalau dana itu digunakan oleh PSSI yang tidak diakui oleh pemerintah, jelas itu akan bermasalah sebab uang negara hanya bisa digunakan lembaga yang diakui sah oleh pemerintah," katanya.
Menurut Djohar, PSSI di daerah yang memiliki kepengurusan ganda, bukan hanya Sultra, melainkan juga Sumut dan Jabar. Bahkan di Jabar, tim sepakbola yang menangani atlet yang akan dikirim ke PON XVIII Riau juga ganda.
"Kepada Pengurus KONI di dua daerah tersebut, juga kami ingatkan agar mengirim atlet dari binaan PSSI resmi yang diakui sah oleh pemerintah," tandas Djohar. (ant/end)
TAG TERKAIT
BERITA TERKAIT
-
Ketua PSSI Laporkan Program Timnas ke Menpora
Bola Indonesia 9 Agustus 2012, 22:32
-
Djohar Resmikan SSB di Sulawesi Utara
Bola Indonesia 9 Agustus 2012, 15:35
-
Kirim Tim PON, Djohar Minta Pemain Binaan PSSI Resmi
Bola Indonesia 9 Agustus 2012, 11:45
-
Anggota Pengprov PSSI DKI Sepakat Tolak Musdalub
Bola Indonesia 9 Agustus 2012, 09:45
-
Operator Asing Berminat Kelola Kompetisi di Indonesia
Bola Indonesia 9 Agustus 2012, 06:04
LATEST UPDATE
-
Azzedine Ounahi, Bocah Casablanca yang Kini Jadi Harapan Maroko
Piala Dunia 7 Juli 2026, 17:29
-
Bagaimana Didier Deschamps Mengubah Wajah Prancis
Piala Dunia 7 Juli 2026, 17:23
-
Portugal Kini Menatap Masa Depan
Piala Dunia 7 Juli 2026, 16:23
-
Kekuatan Belgia Memang di Atas Amerika Serikat
Piala Dunia 7 Juli 2026, 15:37
LATEST EDITORIAL
-
6 Alternatif Enzo Fernandez untuk Real Madrid
Editorial 3 Juli 2026, 14:19
-
Makin Panas! 5 Opsi Klub Baru Julian Alvarez, Barcelona Jadi Tujuan Impian
Editorial 24 Juni 2026, 15:34
-
6 Kemenangan Terbesar dalam Sejarah Piala Dunia
Editorial 15 Juni 2026, 16:55





















KOMENTAR