La Nyalla: Semoga Menpora Berpikir Ulang Tentang Pembekuan PSSI

Diperbarui: 31 Mei 2015, 21:39 WIB

Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mattalitti (c) Antok

Bola.net - Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mahmud Mattalitti mengungkapkan harapannya kepada Menpora Imam Nahrawi terkait sanksi FIFA kepada Indonesia. Ia berharap Menpora kembali berpikir ulang terkait pembekuan PSSI sehingga sanksi FIFA bisa dicabut.

Seperti diketahui, Indonesia akhirnya mendapatkan sanksi dari FIFA. Hal tersebut, dijatuhkan lewat surat tertanggal 30 Mei yang ditandatangani Jerome Valcke, selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) FIFA.

Sanksi yang diputuskan FIFA dalam rapat rapat Komite Eksekutif (Exco) pada 30 Mei tersebut, berlaku tanpa batas waktu dan akan berakhir apabila pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), mencabut intervensinya.

PSSI diberi sanksi karena dinilai mendapatkan intervensi dan tidak dapat mematuhi Statuta FIFA pasal 13 dan 17.

"Saya harap, Menpora Imam Nahrawi mau berpikir ulang. Sebab, Pra-Piala Dunia sebentar lagi," ungkap Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mahmud Mattalitti.

"Kalau Menpora sayang rakyat dan masyarakat Indonesia, banyak yang menggantungkan diri di sepakbola. Tolong disikapi dengan sifat kenegaraan. Buka kembali pembekuan," tambahnya.

Paling dekat, diharapkan La Nyalla, tim nasional Indonesia U-23 tetap masih bisa berlaga di SEA Games 2015 di Singapura. Apalagi, FIFA tetap memberi pengecualian untuk Timnas Indonesia U-23.

Sementara laga Persipura melawan Pahang FA di babak 16 besar Piala AFC, yang diupayakan dijadwal ulang, dipastikan gagal terlaksana.

Selain itu, tim nasional Indonesia senior akan memulai Kualifikasi bersama Piala Dunia dan Asia, 11 Juni. Bahkan Pelatih Kepala Timnas Indonesia senior, Pieter Huistra, sudah menetapkan 25 pemain yang akan dipanggil. (esa/dzi)

Sikat Bolaneters! Tiket Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026 Dijual Lusa, Termurah Rp300 Ribu

Komdis PSSI Hukum Berat Persipura Imbas Kerusuhan Suporter di Play-off Promosi Championship: Semusim Tanpa Penonton dan Denda Ratusan Juta