Bola.net - Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan jika Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, tidak patuh terhadap putusan sela yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) atas gugatan terhadap PSSI..
Bahkan Yusril mengungkapkan, jika hal tersebut mencoreng hukum yang ada di Indonesia. Karena itu, Yusril meminta supaya Presiden RI, Joko Widodo, harus bertindak.
Lebih jauh dikatakan Yusril Ihza Mahendra, langkah PSSI sudah tepat dengan mengambil jalur hukum di PTUN. Karena itu, sebaliknya Menpora Imam mematuhi ketentuan hukum yang ada, walau pun bersifat sela.
"Apapun putusan pengadilan, harus diikuti, entah itu putusan sela, inkrah atau lainnya. Karena, semua punya kekuatan hukum yang sama, tidak ada alasan," kata Yusril.
"Dengan putusan sela dari PTUN, maka secara otomatis SK Pembekuan yang dikeluarkan Menpora untuk PSSI tidak berlaku dan tidak sah, dan organisasi PSSI tetap bisa melakukan aktivitasnya secara normal. Presiden harus bertanggung jawab, karena Menteri hanya pembantunya. Di sini, Presiden harus punya visi penegakan hukum. Maka kondisi ini tidak sehat bagi penegakan hukum, dan sudah selayaknya dipatuhi," tegas Yusril.
Menpora Imam terbukti tidak menghiraukan putusan sela PTUN, dengan membiarkan Tim Transisi tetap bekerja. Bahkan, telah mengumumkan untuk menggelar Piala Kemerdekaan pada Agustus mendatang. (esa/dzi)
Bahkan Yusril mengungkapkan, jika hal tersebut mencoreng hukum yang ada di Indonesia. Karena itu, Yusril meminta supaya Presiden RI, Joko Widodo, harus bertindak.
Lebih jauh dikatakan Yusril Ihza Mahendra, langkah PSSI sudah tepat dengan mengambil jalur hukum di PTUN. Karena itu, sebaliknya Menpora Imam mematuhi ketentuan hukum yang ada, walau pun bersifat sela.
"Apapun putusan pengadilan, harus diikuti, entah itu putusan sela, inkrah atau lainnya. Karena, semua punya kekuatan hukum yang sama, tidak ada alasan," kata Yusril.
"Dengan putusan sela dari PTUN, maka secara otomatis SK Pembekuan yang dikeluarkan Menpora untuk PSSI tidak berlaku dan tidak sah, dan organisasi PSSI tetap bisa melakukan aktivitasnya secara normal. Presiden harus bertanggung jawab, karena Menteri hanya pembantunya. Di sini, Presiden harus punya visi penegakan hukum. Maka kondisi ini tidak sehat bagi penegakan hukum, dan sudah selayaknya dipatuhi," tegas Yusril.
Menpora Imam terbukti tidak menghiraukan putusan sela PTUN, dengan membiarkan Tim Transisi tetap bekerja. Bahkan, telah mengumumkan untuk menggelar Piala Kemerdekaan pada Agustus mendatang. (esa/dzi)
TAG TERKAIT
BERITA TERKAIT
-
La Nyalla Kembali Minta Menpora Cabut SK
Bola Indonesia 8 Juli 2015, 22:39 -
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Korban Menpora Semakin Banyak
Bola Indonesia 8 Juli 2015, 21:21 -
Pakar Hukum Tata Negara Nilai Menpora Tak Patuh Hukum
Bola Indonesia 8 Juli 2015, 20:53 -
Komite Etika PSSI Sarankan Djohar Meminta Maaf Pada La Nyalla
Bola Indonesia 8 Juli 2015, 19:49 -
Anggap PSSI Tidak Sah, Djohar Sebut Keputusan Penuh Dendam
Bola Indonesia 8 Juli 2015, 19:28
LATEST UPDATE
-
Ryan Gravenberch Siap Antar Liverpool Bangkit di Stamford Bridge
Liga Inggris 4 Oktober 2025, 11:47 -
Real Madrid Disebut-sebut dalam Lagu di Album Baru Taylor Swift, Ada Apa Nih?
Bolatainment 4 Oktober 2025, 11:22
LATEST EDITORIAL
-
5 Pemain Manchester United yang Bakal Diuntungkan Jika Ruben Amorim Dipecat
Editorial 3 Oktober 2025, 15:31 -
7 Pemain yang Mampu Cetak Lebih dari 800 Gol, Ronaldo Nomor 3
Editorial 3 Oktober 2025, 15:04 -
7 Pemain Premier League yang Kariernya Bisa Selamat Jika Pindah Januari
Editorial 2 Oktober 2025, 14:29
KOMENTAR