Soal Wacana Pembatasan Jatah Pemain Naturalisasi, APPI: Pelanggaran HAM!

Bola.net - Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) angkat bicara soal rencana pembatasan jumlah pemain naturalisasi yang boleh dikontrak oleh setiap klub peserta Liga 1 musim mendatang. Mereka menilai gagasan yang muncul dalam Sarasehan Sepak Bola Nasional tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam rilisnya, APPI menyebut bahwa pemain naturalisasi tak ada bedanya dengan pemain-pemain lokal lainnya. Setelah resmi menjalani proses naturalisasi, para pemain tersebut tak ada bedanya dengan Warga Negara Indonesia (WNI) lainnya, termasuk urusan hak dan kewajiban.

"Hal ini tidak sejalan dengan Universal Declaration of Player Rights dan FIFA’s Human Rights Policy. Jika naturalisasi dianggap suatu polemik di sepak bola nasional, perlu dicari solusi terbaik dan bukan malah membatasi jumlahnya dalam setiap tim. Terlebih, sebagian pemain tersebut pernah dan bahkan masih menjadi pemain aktif dari Tim Nasional Indonesia. Sebagian dari mereka memilih menjadi WNI karena kebutuhan dan permintaan untuk tim nasional," tulis APPI dalam rilis mereka.

Sebelumnya, wacana soal pembatasan pemain naturalisasi ini muncul pada Sarasehan Sepak Bola Nasional yang digelar PSSI di Surabaya, akhir pekan lalu. Dalam sarasehan yang diikuti oleh klub-klub peserta kompetisi ini muncul sejumlah usulan dan wacana. Selain soal pembatasan pemain naturalisasi, muncul juga wacana soal penambahan kuota pemain asing dan format kompetisi mendatang.

APPI sendiri menilai bahwa tujuan pembatasan pemain naturalisasi ini tak jelas. Mereka menilai, jika bertujuan untuk pengembangan pemain lokal, maka pembatasan ini bertentangan dengan rencana penambahan kuota pemain asing.

Simak artikel selengkapnya di bawah ini.

Bahas Salary Cap

Selain itu, APPI juga menyoroti wacana soal salary cap. Mereka menilai bahwa wacana ini perlu dikaji lebih dalam. Pasalnya, FIFA pun telah mengarahkan federasi untuk merumuskan adanya batasan-batasan soal penggajian.

"FIFA juga mengarahkan untuk setiap federasi memberikan batasan salary minimum," tegas APPI.

"Jika Salary Cap diterapkan menjadi suatu aturan, perlu ditambahkan regulasi menggunakan Minimum Salary agar tidak terjadinya disparitas antar-pemain di Indonesia," mereka menambahkan.

Soroti Jadwal

Hal lain yang menjadi sorotan APPI adalah soal jadwal. Mereka menyebut, usulan jadwal Liga 1 dan Liga 2 musim mendatang tak ideal.

"Tujuan untuk memberikan waktu lebih luas bagi kompetisi Liga 2 merupakan suatu program yang baik. Namun, jika dilihat dari segi timeline, akan sangat berbenturan satu dengan yang lain," papar mereka.

"Seperti Liga 2 tahun 2023/2024 yang direncanakan akan berakhir di bulan Juni 2024, tapi kompetisi Liga 1 tahun 2024 akan terselenggara bulan Juli 2024 sebagaimana akan terselenggara pada musim sebelumnya, Juli 2023. Ini menandakan pemain yang promosi dari Liga 2 tahun 2023/2024 yang akan bermain di Liga 1 musim 2024/2025 hanya memiliki waktu istirahat satu bulan saja," mereka menambahkan.

Siap Audiensi dengan PSSI

APPI sendiri berharap agar wacana-wacana ini dibahas lebih matang sebelum diuji atau bahkan diterapkan. Mereka pun menegaskan siap untuk membahas hal-hal tersebut dengan PSSI.

"APPI telah mengirimkan surat kepada PSSI untuk dapat dibuatkan suatu audiensi guna membahas hal-hal tersebut," tegas mereka.

"Harapan agar pemain dapat dilibatkan dalam pengambilan keputusan menjadi suatu transformasi bagi sepak bola Indonesia jika ingin meningkatkan kualitas dan standar sepak bola itu sendiri jika berkaca dari sepak bola di negara-negara yang maju," mereka menambahkan.

(Bola.net/Dendy Gandakusumah)

Klasemen Sementara BRI Liga 1 2022/2023