KPK Diminta Ikut Mengawasi Penggunaan Anggaran PON

- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat mengawasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX 2016 di Jawa Barat. Pasalnya, event empat tahunan tersebut menghabiskan dana mencapai Rp 2,1 Triliun.

Ketua Pembina Presidium Pemuda Indonesia (PPI), Rudy Darmawanto mengatakan, anggaran tersebut merupakan uang rakyat yang bersumber dari APBD. Oleh karena itu, dia meminta KPK untuk memverifikasi dana tersebut.

"Itu uang rakyat sah-sah saja kalau kami meminta KPK. Indikatornya, kami harap tidak ada. Tetapi melihat venue-venue yang belum rampung saat ini, peluang itu ada dan berpotensi," ujar Rudy di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9).

Menurut Rudy, KPK harus mengawasi PON 2016 karena rentan terjadi kasus korupsi. Dia tidak ingin kasus korupsi yang pernah terjadi pada PON 2012 lalu di Riau terulang kembali.

Untuk itu, PPI mengajukan surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi tentang protes keras terhadap event PON XIX 2016 di Jawa Barat.

Berikut Sembilan Poin yang Disampaikan oleh PPI:

1. PON XXI sebagai ajang sportivitas dan prestasi harus dihindarkan dengan tata cara menghalalkan semua cara agar tuan rumah harus menjadi juara umum.

2. PON XIX harus memenuhi aspek akuntabilitas karena penyelenggaranya menggunakan dana rakyat triliun rupiahn selaras dengan kebijakan penghematan anggaran yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.

3. Meminta secara khusus kepada KPK untuk melakukan pengawasan dan supervisi terhadap penggunaan anggaran PON XIX 2016.

4. Memohon kepada Menpora untuk melakukan kajian penting terhadap pertandingan cabang olahraga PON XIX tidak sejalan dan bahkan tidak bersesuaian dengan cabor yang dipertandingkan di SEA Games, Asian Games dan Olimpiade.

5. Harus kembali dilakukan verifikasi terhadap pimpinan pertandingan atau wasit dalam semua cabor pertandingan olahraga agar dapat berlaku dan bertindak netral dan fair play.

6. Sistem komputer dalam menghitung score pertandingan dalam cabang tertentu sangatlah tidak masuk akal dan tidak fair, karena itu harus dikembalikan kepada sistem drawing yang tetap digunakan dalam Olimpiade Brasil yang lalu.

7. Keputusan soal batasan umur di dalam cabor tertentu yang telah disepakati harus dilaksanakan dengan baik, menghapuskan sistem well card dengan umur di atas rata-rata 30 tahun tentu adalah mencederai semangat Undang-undang No 3 tahun 2005 tentang SKN.

8. Mempertimbangkan situasi dan semangat egosentris tuan rumah dan para utusan olahraga daerah lainnya, maka memohon kepada segenap aparat keamanan khususnya Kepolisian RI untuk dapat menjaga ketertiban dan keamanan secara optimal demi suksesnya PON XIX 2016.

9. Kepada tuan rumah Jawa Barat selaku penyelenggara PON XIX 2016, kami berharap agar dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, jujur, sportif, santun dan penuh dengan semangat menjunjung tinggi kebersamaan dan nasionalisme.

[initial]
 (fit/asa)