BOPI Kembali Tegaskan Tak Pernah Larang Kompetisi

- Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) membantah tengara yang kembali disebarkan bahwa mereka merupakan penyebab dihentikannya kompetisi sepakbola di Indonesia. Mereka menyebut telah memberi rekomendasi bagi sejumlah besar klub untuk mengikuti Indonesia Super League 2015 lalu.

"Kami melalui Surat Keputusan Ketua Umum BOPI Nomor SB.012/BOPI/KU/IV/2015 tertanggal 1 April 2015 telah memberi rekomendasi pada PT. Liga Indonesia untuk kick off pada 4 April 2015," ujar Sekretaris Jenderal BOPI, Heru Nugroho, pada

"Jadi, bagaimana bisa kami disebut menghentikan kompetisi, apalagi dituduh sebagai kaki tangan Menpora dalam menghentikan PSSI?" sambungnya.

Sebelumnya, menyusul adanya rekomendasi likuidasi BOPI oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, muncul banyak pro dan kontra. Beberapa pihak yang mendukung rencana pembubaran BOPI menyebut institusi ini membunuh kompetisi di Indonesia. Bahkan, lebih jauh, lembaga ini dinilai hanya jadi alat politik Menteri Pemuda dan Olahraga dalam menyingkirkan pejabat PSSI.

Lebih lanjut, Heru mengaku tak paham dengan penghentian kompetisi. Pasalnya, justru PSSI sendiri -melalui rapat Komite Eksekutif PSSI yang berlangsung di kantor PSSI, Senayan, Sabtu, 2 Mei 2015- yang memutuskan untuk menghentikan kompetisi.

"Jadi, kalau mau fair, urusan penghentian kompetisi ini tanya saja ke PSSI. Kan mereka yang menghentikan, bukan BOPI. BOPI tidak punya kewenangan untuk itu dan tidak ingin menghentikan kompetisi," tukasnya.

Sementara itu, Heru menyebut, sebagai institusi negara, BOPI hanya menjalankan amanat undang-undang untuk mengawasi dan memastikan semua pihak yang terkait menjalankan aturan negara. Ia juga menyebut bahwa BOPI selama ini hanya menerjemahkan amanat Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk membenahi tata kelola olahraga -termasuk sepakbola- di Indonesia.

"Pembenahan tata kelola -termasuk pembenahan sepakbola- ini amanat presiden. Sudah beberapa kali hal ini disampaikan Beliau. Kami hanya menerjemahkan melalui kewenangan kami dalam melaksanakan peraturan yang ada," tandasnya. (den/dzi)