Direkomendasi KemenPAN-RB Untuk Dilikuidasi, Ini Kata BOPI

- Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) angkat suara terkait rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk membubarkan lembaga tersebut. Menurut BOPI, negara harus melihat besarnya uang negara yang telah mereka selamatkan.

"Bila BOPI dibubarkan kami tak masalah. Itu hak prerogratif Presiden, tentunya berdasarkan hasil telaah," ujar Sekretaris Jenderal BOPI, Heru Nugroho, Jumat (29/01).

"Namun, negara juga harus melihat dalam kacamata yang lebih luas. Betapa banyak uang negara yang terselamatkan lewat peran dan fungsi BOPI," sambungnya.

Menurut Heru, sebagai contoh,  melalui pengawasan yang ketat, cermat, dan intensif -  berlandaskan regulasi standar lisensi klub profesional yang dikeluarkan FIFA  tapi tidak dijalankan induk olahraga - PSSI, BOPI mampu menyelamatkan uang negara dalam jumlah miliaran rupiah. BOPI menindak tegas klub-klub profesional yang tidak memiliki akte pendirian PT, tak punya NPWP, sampai klub yang melakukan pengemplangan pajak. BOPI juga telah menertibkan soal kontrak pemain dan kelalaian klub terhadap gaji pemain yang tak dibayarkan.

"Kami berperan besar menertibkan klub-klub sepak bola profesional yang tidak punya NPWP dan mengemplang pajak. Selain itu, kami juga menjaga dan mengawasi hak-hak pemain yang terabaikan bahkan tertunggak sampai berbulan-bulan yang jumlahnya miliaran," papar Heru.

"BOPI dengan tegas tidak memberikan rekomendasi pertandingan selama semua persyaratan profesional tidak dijalankan yang justru diabaikan induk olahraga (PSSI) selama bertahun-tahun," tegasnya.

Sebelumnya, beredar rekomendasi dari KemenPAN terkait penataan lembaga-lembaga non struktural yang ada. Salah satu lembaga yang tercantum dalam rekomendasi ini adalah BOPI. Dalam rekomendasi ini, tugas dan fungsi BOPI direkomendasikan untuk diintegrasikan ke Kemenpora.

Lebih lanjut, Heru menyoroti dasar argumen KemenPAN dan RB untuk melikuidasi BOPI. Menurutnya, alasan Menteri PAN dan RB sama sekali tak berdasar. Menurutnya, tak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas BOPI selama ini.

"Sementara, terkait alasan efisiensi dan efektifitas, BOPI termasuk lembaga yang sangat efektif dan efisien dalam menjalankan tugas maupun penggunaan anggaran. Sebagai catatan, pada 2014, BOPI hanya mendapatkan anggaran Rp 1,5 miliar dan hanya terserap Rp 750 juta. Pada tahun lalu, BOPI hanya mendapatkan anggaran Rp 1,38 miliar. Jumlah tersebut terbilang minim di tengah harus mengawasi begitu banyaknya olahraga profesional Indonesia yang ada saat ini.

"Jadi, alasan yang dikeluarkan Menpan RB terkesan bergurau. Mari kita senyum-senyum saja bila benar-benar dilakukan. Mau dibawa kemana olahraga professional negeri ini?” tandasnya. (den/dzi)