Terpilih Jadi Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi Dipetisi Mundur dari PSSI

Bukan Sampingan

Selain itu, ia menambahkan, memimpin PSSI juga tak boleh dikerjakan secara sambilan. Pasalnya, ada banyak hal yang harus dibenahi dalam sepak bola Indonesia.

"Agar sepak bola Indonesia diurus dengan benar, pemimpinnya harus total. Nggak setengah-setengah," ujar Eson, pada Bola.net, Jumat (13/07).

"Ia harus 100 persen fokus mengurus sepak bola."

Kehilangan Kepala

Menurut Eson, selama Edy cuti dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI untuk fokus bertarung memperebutkan singgasana Sumut-1, PSSI bak kehilangan ketua. Bahkan, ia menggambarkan yang terjadi adalah kondisi autopilot.

"Salah satunya, coba cek saja, apakah ia sempat nonton perjuangan Timnas Indonesia U-19 pada ajang Piala AFF U-19," tuturnya.

"Saat ini, dukungan bukan hanya melalui doa. Kehadiran fisik menjadi hal penting," ia menambahkan.

Regulasi

Lebih lanjut, Eson pun membeber alasan lain terkait petisinya ini. Ia menyebut ada regulasi yang melarang kepala daerah rangkap jabatan sebagai pengurus PSSI. Larangan ini diatur dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 800/148/sj 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Larangan Perangkapan Jabatan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah pada Kepengurusan KONI, PSSI, Klub Sepakbola Profesional dan Amatir, serta Jabatan Publik dan Jabatan Struktural.

"Ketiga, merangkap jabatan rawan terjadinya 'conflict of interest'. Kami tidak ingin PSSI hanya dijadikan kendaraan tanpa ada kemauan untuk menjalankannya apalagi hanya dijadikan bemper untuk kepentingan selama menjabat sebagai gubernur Sumut. Semua tentu tak mengharapkan ada pimpinan yang menganakemaskan satu klub saja," tandasnya.

Petisi Lain

Sementara itu, selain petisi yang dibuat Eson, ada juga petisi lain dengan tuntutan agar Edy Rahmayadi mundur dari jabatannya. Petisi berjudul 'Mundurkan bapak Edy rahmayadi dari ketua PSSI' ini dibuat oleh Ghufron Irfan. Sejauh ini, petisi yang dibuat pada 1 Juli lalu telah didukung lebih dari seribu orang.