Bola.net - Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), La Nyalla Mahmud Matalitti, kembali mengingatkan jika FIFA melarang keras keterlibatan pihak ketiga, siapapun itu, dalam menentukan rules of the game sepak bola.
Sebab kalau dibiarkan, kata La Nyalla, nanti setiap negara akan berbeda rules-nya. Karena itu, diterangkan La Nyaalla, nilai universalitas sepak bola harus dijaga. Karena itu, PBB dalam resolusinya nomor A/69/L.5, menuliskan bahwa lahraga adalah area kehidupan manusia yang telah mencapai suatu universalitas hukum.
Akan tetapi, untuk mencapai universalitas tersebut, olahraga harus mendapatkan suatu kemandirian yang bertanggung jawab. Sehingga, politik harus menghormati kemandirian olahraga.
"Jangan sampai hanya karena perubahan politik pemerintahan, sepak bola juga berubah haluan. Ini berbahaya. Mengapa saya ingatkan hal ini? Karena sangat jelas bahwa tujuan Kemenpora melakukan intervensi terhadap PSSI bukan untuk membantu PSSI ke arah yang lebih baik, tetapi faktanya merugikan dan mematikan sepak bola Indonesia," tutur La Nyalla.
"Buktinya, Menpora mengeluarkan keputusan melalui SK nomor 01307, tentang sanksi administratif, yang isinya tidak mengakui kegiatan keolahragaan PSSI. Di dalam SK tersebut disebutkan bahwa keberadaan PSSI tidak diakui pemerintah, bahkan semua keputusan organisasi PSSI dianggap batal demi hukum. Yang lebih parah, di dalam SK tersebut, Menpora meminta seluruh instansi pemerintahan di pusat dan daerah, termasuk kepolisian untuk tidak memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada PSSI.
"Menpora melalui SK tersebut juga membentuk Tim Transisi, semacam caretaker untuk mengambil alih kewenangan PSSI dan menyiapkan pengurus baru PSSI. Dua bentuk intervensi itu, pertama BOPI dan kedua SK Menpora itulah yang disebut dengan jelas dan clear di dalam surat suspension FIFA terhadap Indonesia," ujarnya.
Lebih jauh diutarakan La Nyalla, FIFA menegaskan sanksi akan dicabut apabila dua hal itu sudah tidak ada lagi. Yakni, BOPI tidak lagi ikut serta dalam menentukan rules of the game sepak bola dan Menpora mencabut SK tersebut. [initial]
(esa/dct)
Sebab kalau dibiarkan, kata La Nyalla, nanti setiap negara akan berbeda rules-nya. Karena itu, diterangkan La Nyaalla, nilai universalitas sepak bola harus dijaga. Karena itu, PBB dalam resolusinya nomor A/69/L.5, menuliskan bahwa lahraga adalah area kehidupan manusia yang telah mencapai suatu universalitas hukum.
Akan tetapi, untuk mencapai universalitas tersebut, olahraga harus mendapatkan suatu kemandirian yang bertanggung jawab. Sehingga, politik harus menghormati kemandirian olahraga.
"Jangan sampai hanya karena perubahan politik pemerintahan, sepak bola juga berubah haluan. Ini berbahaya. Mengapa saya ingatkan hal ini? Karena sangat jelas bahwa tujuan Kemenpora melakukan intervensi terhadap PSSI bukan untuk membantu PSSI ke arah yang lebih baik, tetapi faktanya merugikan dan mematikan sepak bola Indonesia," tutur La Nyalla.
"Buktinya, Menpora mengeluarkan keputusan melalui SK nomor 01307, tentang sanksi administratif, yang isinya tidak mengakui kegiatan keolahragaan PSSI. Di dalam SK tersebut disebutkan bahwa keberadaan PSSI tidak diakui pemerintah, bahkan semua keputusan organisasi PSSI dianggap batal demi hukum. Yang lebih parah, di dalam SK tersebut, Menpora meminta seluruh instansi pemerintahan di pusat dan daerah, termasuk kepolisian untuk tidak memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada PSSI.
"Menpora melalui SK tersebut juga membentuk Tim Transisi, semacam caretaker untuk mengambil alih kewenangan PSSI dan menyiapkan pengurus baru PSSI. Dua bentuk intervensi itu, pertama BOPI dan kedua SK Menpora itulah yang disebut dengan jelas dan clear di dalam surat suspension FIFA terhadap Indonesia," ujarnya.
Lebih jauh diutarakan La Nyalla, FIFA menegaskan sanksi akan dicabut apabila dua hal itu sudah tidak ada lagi. Yakni, BOPI tidak lagi ikut serta dalam menentukan rules of the game sepak bola dan Menpora mencabut SK tersebut. [initial]
Baca juga
- La Nyalla Kembali Minta Menpora Cabut SK
- Pakar Hukum Tata Negara Sebut Korban Menpora Semakin Banyak
- Pakar Hukum Tata Negara Nilai Menpora Tak Patuh Hukum
- Komite Etika PSSI Sarankan Djohar Meminta Maaf Pada La Nyalla
- Disanksi Seumur Hidup, Djohar Arifin Sebut PSSI Konyol
- Anggap PSSI Tidak Sah, Djohar Sebut Keputusan Penuh Dendam
TAG TERKAIT
BERITA TERKAIT
-
Indonesia Masih Ada Di Ranking FIFA
Bola Indonesia 9 Juli 2015, 17:21
-
La Nyalla: Faktanya, Menpora Imam Mematikan Sepakbola Indonesia
Bola Indonesia 9 Juli 2015, 06:32 -
La Nyalla Kembali Minta Menpora Cabut SK
Bola Indonesia 8 Juli 2015, 22:39 -
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Korban Menpora Semakin Banyak
Bola Indonesia 8 Juli 2015, 21:21
LATEST UPDATE
-
Man of the Match Sunderland vs Chelsea: Trai Hume
Liga Inggris 25 Mei 2026, 01:44 -
Man of the Match Liverpool vs Brentford: Caoimhin Kelleher
Liga Inggris 25 Mei 2026, 01:33 -
Erling Haaland Raih Sepatu Emas Premier League yang Ketiga
Liga Inggris 25 Mei 2026, 01:12 -
Pecahkan Rekor Assist Premier League, Ini Kata Bruno Fernandes
Liga Inggris 25 Mei 2026, 01:08 -
MU Menang 0-3 di Kandang Brighton, Michael Carrick: Joss!
Liga Inggris 25 Mei 2026, 00:59 -
Man of the Match Crystal Palace vs Arsenal: Noni Madueke
Liga Inggris 25 Mei 2026, 00:58 -
Man of the Match Man City vs Aston Villa: Ollie Watkins
Liga Inggris 25 Mei 2026, 00:52
LATEST EDITORIAL
-
Ke Mana Pep Guardiola Setelah Man City? Ini 7 Kandidat Tujuannya
Editorial 20 Mei 2026, 16:16 -
Daftar Manajer Termuda Juara Premier League, Mikel Arteta Masuk
Editorial 20 Mei 2026, 14:19 -
5 Destinasi Potensial Dani Carvajal Setelah Tinggalkan Real Madrid
Editorial 19 Mei 2026, 10:00 -
4 Pelatih yang Bisa Gantikan Pep Guardiola di Manchester City
Editorial 19 Mei 2026, 09:39 -
5 Pemain yang Bisa Jadi Fondasi Jose Mourinho di Real Madrid
Editorial 18 Mei 2026, 12:25
Follow
KOMENTAR